Dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajip Rosidi Kota Bandung, Senin 12 Oktober 2020, dihadiri sejumlah Tokoh Sunda. Diantaranya yang hadir adalah Memet H. Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (eks Rektor Unpad), dan Adji Esha Pangestu.
Pada kongres tersebut, muncul usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda. Nama Jawa Barat dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi geografis saat ini, yang sejatinya wilayah Provinsi paling Barat di Pulau Jawa adalah Provinsi Banten yang merupakan Provinisi hasil pemekaran dari Jawa Barat sejak tahun 2000.
Ketua Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda Adji Esha Pangestu, mengatakan kata ‘Sunda’ saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal, menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar, mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Sementara Ketua SC Kongres Sunda, Andri P Kantaprawira menambahkan, dengan digunakannya nama Sunda kembali, ia meyakini roh budaya dan karakter Sunda akan kembali.
Wacana ini menimbulkan reaksi beragam. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan wacana boleh saja dilontarkan, namun untuk mengganti nama provinsi yang telah ditetapkan sejak tahun 1926 itu bukanlah hal yang mudah. Sebabnya, Jawa Barat merupakan melting pot atau tempat bercampurnya tiga budaya. Pertama Sunda Priangan, Kecirebonan yang bahasanya dominan menggunakan bahasa Jawa serta Betawi dengan bahasa dan budayanya yang juga khas.
Menurutnya, kebijakan itu harus dipahami dan disepakati oleh warga Jabar di Cirebonan, maupun warga Jabar di daerah Betawi. Kang Emil sapaan akrabnya menjelaskan, memang sedianya Sunda itu bukan hanya etnis atau suku yang tinggal di Jawa bagian barat semata. Tetapi, Sunda merupakan wilayah geografis yang meliputi Sumatera, Kalimantan dan Jawa atau istilah lainnya Sunda Besar dan wilayah gografis Bali dan Nusa Tenggara yang disebut sunda kecil.
Sunda Besar dan Sunda Kecil yang dimaksud Kang Emil, ialah Lempeng Sunda yang merupakan bagian dari Lempeng Tektonik Eurasia, yang kini secara administratif meliputi Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sebagian Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja dan Vietnam.
Sementara Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd., menilai
bahwa pergantian nama Provinsi bukanlah hal yang urgent. Ia menilai pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) harus lebih
diutamakan, melihat jumlah penduduk Jawa Barat lebih dari 50 juta jiwa dan
hanya memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota. Berbeda halnya dengan Jawa Timur dan
Jawa Tengah yang sudah terlebih dahulu melakukan pemekaran, meski secara jumlah
penduduk di bawah Jawa Barat. Bahkan Provinsi
Sumatera Utara yang jumlah penduduk
sekitar sepuluh juta jiwa,
memiliki 33 Kabupaten/Kota.
Lain hal dengan masyarakat Indramayu dan Cirebon atau wilayah pantura, menganggap bahwa jika perubahan nama menjadi Tatar Sunda, ditakutkan akan menimbulkan potensi sekat-sekat pemisah di kalangan masyarakat. Wali kota Cirebon, H. Nasrudin Aziz merasa keberatan akan penggunaan istilah tersebut. Sebab, akan berdampak signifikan, mengingat Cirebon merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki bahasa berbeda dengan Sunda.
Wilayah Cirebon saat ini telah diakui sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Sehingga wacana tersebut akan menimbulkan suatu pengistimewaan untuk kelompok masyarakat lain. Beliau mengakui, selama ini warga Pantura di Jawa Barat sendiri tidak pernah merasakan menjadi bagian dari orang Jawa Barat. Sebab, posisi Cirebon sendiri berada di bagian utara Provinsi.
Ia berharap, jika usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, lebih baik diurungkan. Jika tetap dipaksakan, menurutnya akan akan memicu keinginan masyarakat pantura membentuk provinsi sendiri yang sejak lama diwacanakan, namun terkendala moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
*Yopi Setiabudi Jauhari
.
